Datanya Diragukan, Begini Cara BPS Kumpulkan Angka Kemiskinan

0 62



Jakarta – Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%, diragukan. Kepala BPS Suhariyanto pun menjelaskan bagaimana pihaknya mengumpulkan data soal kemiskinan hingga didapat angka tersebut.

Pertama Suhariyanto menjelaskan metodologi untuk mengukur kemiskinan sangat beragam. Contohnya, ada kemiskinan relatif, dan ada kemiskinan absolut.

“Yang digunakan BPS adalah yang dinamakan konsep kebutuhan dasar” katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7/2018).


Metodologi yang dipakai BPS, kata dia juga digunakan di berbagai negara. Artinya, pihaknya tak asal dalam mengukur angka kemiskinan.

“Perlu dijadikan catatkan bahwa metode ini bukan BPS yang ciptakan, tapi metode ini mengacu guidance internasional, dan metode ini juga dignakan di banyak negara berkembang seperti di Filipina, Vietnam, India, dan Pakistan,” sebutnya.

Dalam pendekatan yang digunakan BPS, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, dimana seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan.

“Jadi kita harus menghitung yang namanya garis kemiskinan yang dibagi menjadi garis kemiskinan makanan, dan non makanan. Penduduk miskin dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan,” lanjutnya.

Lalu, komponen-komponen terkait kemiskinan itu dihitung. Mulai dari kebutuhan makanan dan non makanan.

“Yang pertama garis kemiskinan kita lacak pengeluaran dari seluruh kebutuhan makanan yang kita konversi di 2.100 kilo kalori. Kemudian kalau non makanannya untuk pengeluaran perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan,” sebutnya.

Garis kemiskinan juga dihitung berbeda untuk setiap provinsi, serta dibedakan antara kota, dan desa.

“Jadi kalau kemarin BPS menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional adalah Rp 401.220 itu hanya merupakan rata rata saja. Di sana bisa dilihat DKI garis kemiskinannya Rp 593.000, NTT Rp 354.898,” ujarnya.

Suhariyanto juga menjelaskan terkait tudingan pihak tertentu yang mempertanyakan mengapa BPS medata kemiskinan saat musim panen, yakni Maret dan September. Dijelaskannya, yang dilakukan sejak dulu memang seperti itu.

Sumber data yang digunakan adalah survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS), dan pelaksanaan surveinya selalu sama, yakni Maret, dan September.

“Jadi kalau kemarin ada berita BPS sengaja melakukan pendataan kemiskinan ketika musim panen itu tidak betul, karena memang setiap tahun dilakukan pada bulan Maret, dan September,” tambahnya. (dna/dna)



Source link – Sumber : Detik.com

Get real time updates directly on you device, subscribe now.